Rekayasa Pasar dalam Penawaran hingga Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Obat COVID-19 di Indonesia

ALJabar News. Tiga orang pria dan satu orang wanita ditangkap oleh Satreskrim Polres Purwakarta pada akhir bulan September 2021. Mereka diduga melakukan tindak pidana penjualan obat Covid-19 merek Actemra Tocilizumad 400 mg/20 ml jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Meningkatnya kasus positif Covid-19 membuat kebutuhan pembelian obat dalam proses penyembuhan Covid-19 menjadi tinggi. Di sisi lain, tingginya kebutuhan pembelian obat tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk menimbun dan menaikan harga jual obat kepada masyarakat.

Penimbunan

Dimasa Pandemi Covid-19 di Indonesia ini memberikan kesempatan spekulasi, monopoli, dan oligopoli ekonomi yang menguntungkan bagi para pengusaha yang memiliki modal besar untuk melakukan penimbunan sehingga terjadinya kelangkaan barang di pasar, para konsumen yang membutuhkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membelinya.

Tindakan penimbunan disebut juga rekayasa pasar dalam supply (penawaran). Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Tindakan penimbunan biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan penimbunan dengan monopoli, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan penimbunan.

Tindakan penimbunan bertujuan agar barang yang beredar dimasyarakat berkurang, lalu harganya naik, yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan. Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi dikenal dengan istilah monopoly’s rent-seeking.

Dijelaskan oleh Deliarnov (2006) bahwa monopoly’s rent-seeking dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar. Permintaan terhadap suatu barang sangatlah banyak tetapi penjual sengaja menjual sedikit barang dagangannya, sehingga kelangkaan barang akan terjadi di pasar. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen/penjual dapat bertindak sebagai price maker.

Peranan Pemerintah

Untuk mengatasi permasalahan penimbunan barang yang akan merugikan konsumen atau masyarakat luas diperlukan campur tangan atau peranan dari pemerintah. Pemerintah tidak harus melakukan intervensi harga jika harga tersebut dibentuk oleh mekanisme pasar yang baik, sebaliknya akan melakukan intervensi jika harga tidak dibentuk oleh mekanisme pasar yang tidak wajar. Perubahan harga disebabkan oleh usaha spekulatif, penimbunan, serta perdagangan gelap dan penyelundupan. Kecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap akan berdampak pada ketidakstabilan harga di pasar (Kamal et. al., 2019).

Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara laungsung maupun tidak langsung. Salah satu intervensi pemerintah secara langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan harga maksimum (ceiling price). Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut.

Untuk mengatur harga obat di pasaran, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menetapkan harga eceran tertinggi obat terapi Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). HET sebagaimana dimaksud dalam Kepmenkes tersebut merupakan harga jual tertinggi obat di apotek dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik, yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 yang terdiri dari lima poin. Salah satu poinnya yakni soal pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19.

Pengawasan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan permainan harga penjual. Pengawasan juga dilakukan langsung ke pabrik pembuatan obat serta jalur distribusi penyalurannya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penimbunan dan penjualan yang melebihi aturan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kita semua berharap bahwa kebijakan HET ini akan segera tidak diberlakukan lagi di mana artinya bahwa sudah tidak ada lagi permintaan akan obat Covid-19, dengan harapan keadaan sudah normal kembali dan bangsa Indonesia sudah terbebas dari pandemi yang sudah berlangsung lama ini. Pulihlah Indonesiaku.

Penulis : Fajar Gumilang Kosasih
Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *