Nikah Siri Sebagai Trend Masa Kini

ALJabar News. Dewasa ini fenomena nikah siri sudah menjadi hal yang lumrah diberbagai kalangan masyarakat di wilayah Indonesia. Nikah siri pada dasarnya tidak memiliki landasan dimata hukum negara, namun hukum islam mengakui keabsahan nikah siri selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan.

Akan tetapi, UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapat akta perkawinan. Akta Perkawinan sendiri merupakan bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Dampak yang kemudian terjadi akibat peristiwa ini yaitu tidak adanya legalitas dimata negara mengenai anak maupun istri yang terdapat pada perkawinan tersebut.
Lalu, ketidakadaannya legalitas ini memicu dampak hukum lain yang menyangkut status anak dari pernikahan siri.

Dikutip dari artikel https://www.hukumonline.com/, menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya. Begitupun dengan akta kelahiran yang dimiliki oleh anak tersebut tentu hanya akan terdapat nama ibunya saja kecuali jika sang ayah mengakui anak tersebut didepan pengadilan dan pengadilan memiliki ketetapan akan hal tersebut. Bukan hanya akta, dalam urusan hak waris pun anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki dampak lain yakni menurut pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berhak mewaris dari ayahnya. Sebab, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan menurut Pasal 863 KUHPerdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya maka ia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.

Kembali kepada dampak kedua insan yang melaksanakan nikah siri apabila pada suatu masa ingin melakukan perceraian dan ingin melangsungkan pernikahan yang sah dengan oranglain maka akan mengalami kesulitan dalam proses perceraian karena tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan sebelumnya oleh negara.

Dikutip Kembali dari website hukumonline.com bahwa, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi, menilai pernikahan siri lebih banyak membawa masalah ketimbang manfaat. Pada tahun 2006, melalui keputusan Ijtima Ulama Se-Indonesia ke-2 di Pondok Pesantren Moderen Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, MUI mengeluarkan fatwa mengenai nikah siri.

Fatwa tersebut menyatakan nikah siri memang sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun,ia mengatakan bahwa para ulama sepakat, pernikahan harus dicatatkan secara resmi ke administrasi Negara yaitu, KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Lebih lanjut, Zainut menambahkan bahwa MUI mengimbau masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “Nikah siri dapat disahkan hukumnya apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Meski begitu, pernikahan tetap bisa dapat dikatakan haram apabila menimbulkan mudharat (dampak negatif),” kata dia.

Penulis : Siti Romlah
Penerbit : Ade Nopiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *