Masih Ingat Kah Masyarakat Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ? Sempat Panas Dan Sekejap Lupa

ALJabar News Tangsel. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi menjadi Undang-Undang setelah DPR RI mengesahkannya pada rapat paripurna Senin, 5 Oktober 2020 kalau kita lihat disahkannya Undang-Undang cipta kerja menjadi undang-undang itu lebih cepat dari target yang yang ditargetkan oleh DPR RI yang semula jadwal diagendakan untuk menjadi Undang-Undang pada Kamis, 8 Oktober 2020 (https://www.liputan6.com/news/read/4374757/ini-isi-lengkap-uu-cipta-kerja-yang-sudah-disahkan-dpr). Wakil ketua DPR RI saat mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal, 5 Oktober 2020 menjelaskan dalam pengesahan ini ada 6 ( enam ) fraksi yang menerima Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kemudian Aziz Syamsuddin selaku wakil ketua DPR RI juga mengatakan satu ( 1 ) fraksi menerima dengan catatan-catatan kemudian ada 2 ( dua ) fraksi yang menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kita juga dapat melihat yang mewakili pemerintah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu bapak Airlangga Hartarto yang menyambut dan mengapresiasi kepada seluruh fraksi yang mendukung RUU Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang pada saat itu beliau juga mengatakan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada ketua dan wakil ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yaitu Banggar  DPR RI, Legislasi DPR RI yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang baik menurut beliau. Kemudian di satu sisi menteri tenaga Kerja Ida Fauziah dalam sebuah kesempatan juga mengatakan bahwa dari awal pembahasan RUU Cipta Kerja telah banyak melalui dialog-dialog juga masukan-masukan serta diskusi yang panjang dengan semua lapisan bahkan menurut beliau kalangan buruh dan juga para serikat buruh kemudian beliau juga mengatakan bahwa sejak 2020 awal telah melakukan dialog tentang RUU Cipta Kerja ini, baik itu melalui lembaga Tripartit atau secara informal maupun secara informal menteri tenaga Kerja mengatakan bahwa aspirasi kaum buruh yang ada di Indonesia sudah didengarkan bahkan aspirasi itu berbuah manis dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada tangga, 5 Oktober 2020.

Dengan adanya aspirasi dan juga penghargaan dari pihak legislatif dalam hal ini DPR RI serta eksekutif dalam hal ini pemerintah akan secara tidak langsung Undang-Undang Cipta Kerja menjadi di sah untuk dilakukan dan juga untuk dijalankan oleh seluruh lapisan rakyat yang berkepentingan di dalamnya. Sebagai seorang tenaga pengajar dan juga akademisi apa yang saya lihat di televisi adalah sebuah final dari sebuah musyawarah panjang yaitu tentang UU Cipta Kerja yang mana undang-undang ini juga dijanjikan oleh presiden Joko Widodo pada saat kampanye pemilihan presiden untuk merampingkan dan juga untuk memperbaiki undang-undang. setelah undang-undang itu disahkan lalu kita melihat situasi masyarakat bergejolak terbagi antara pro dan juga kontra mengenai UU Cipta Kerja ini bahkan kita lihat terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kaum buruh bersama-sama mahasiswa dan juga ada beberapa dari kalangan pelajar yang tumpah ruah di jalanan terutama di sekitar gedung DPR RI dan juga istana presiden di Jakarta.

Bahkan kalau kita lihat juga di daerah-daerah melakukan hal sama dengan mendatangi kantor kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2 yang secara masif berjalan dan beriringan untuk memprotes adanya undang-undang ini yang telah disahkan oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 tersebut. Banyak yang menjadi berita yang membuat para akademisi juga membuka lembaran-lembaran dari UU Cipta Kerja yang menjadi titik perselisihan baik itu para buruh maupun para mahasiswa yang pertama yang menjadi berita yang yang membuat para buruh berdemonstrasi adalah terbagi sebagai berikut :  “Apakah benar uang pesangon yang biasanya diterima oleh buruh itu akan dihilangkan”  kemudian dapat kita lihat  pada BAB 4 : Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 disana jelas bahwa uang pesangon tetap ada dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja maka jelas di BAB 4 :Ketenagakerjaan itu uang pesangon masih tetap diterima oleh para pekerja maka membatalkan adanya isu bahwa UU Cipta Kerja ini akan menghilangkan pesangon yang akan diterima oleh para pekerja.

Kemudian yang menjadi hal menarik dan juga membuat mahasiswa dan para buruh berdemonstrasi adanya informasi yang mengatakan bahwa “Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota akan ditiadakan” atau dengan adanya undang-undang cipta kerja ini maka akan dihapuskan hal ini membuat para kaum buruh terus bertanya-tanya apakah betul bahwa UMR akan dihapuskan setelah adanya UU Cipta Kerja ini tapi kalau kita lihat pada pasal 89 BAB 4 :Ketenagakerjaan tentang perubahan terhadap pasal 88 C Undang-Undang no 13 tahun 2003 itu sangat jelas bahwa pada ayat 1 : berbunyi gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman kemudian pada ayat kedua upah minimum sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 merupakan upah minimum provinsi maka secara garis besar pada bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 itu membantah adanya UMP itu akan dihapuskan pada ayat 1 jelas selaku kepala tingkat provinsi dalam hal ini kepala daerah gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman ayat 2 nya juga mengatakan disana yang intinya upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi maka gubernur dalam hal ini masih menetapkan upah minimum regional atau UMR yang yang ditakutkan oleh kaum buruh itu akan ditiadakan dengan adanya UU Cipta Kerja ini.

Kemudian yang menjadi titik berat adanya demonstrasi yang lalu yang menjadi hak yang menjadi kewajiban serta menjadi hak-hak para kaum buruh di Indonesia maka di sana juga kalau kita melihat yang menjadi keberatan kaum buruh adalah benarkah semua hak cuti apakah itu cuti sakit, cuti dalam hal perkawinan, cuti hitanan, cuti baptis bagi yang Nasrani, cuti pada saat ada musibah keluarga kematian ataupun bagi wanita pada saat cuti melahirkan maka hal-hal menjadi hak vital bagi seorang buruh itu menjadi hal yang yang dipermasalahkan sehingga adanya demonstrasi yang menuntut hak-hak mereka tetap dipenuhi tapi dalam hak cuti kita lihat masih tetap ada, kenapa dalam BAB 4 :Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 UU Nomor 13 tahun 2003 ayat 1 itu juga masih berbunyi “pengusaha wajib memberi waktu istirahat” kemudian yang bawahnya itu adalah cuti maka secara garis besar bahwa hak-hak mereka baik itu cuti istirahat dan cuti itu tetap berlaku bahkan tetap ada pada UU nomor 13 tahun 2003 tersebut. Juga kalau kita lihat yang menjadi isu juga di dalam demonstrasi kaum buruh dan juga bersama mahasiswa yang menjadi titik berat atau menjadi keberatan kaum buruh adalah apakah “outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup” dan ini menjadi sebuah hal yang berat bagi kaum buruh apabila outsourcing itu diganti dengan kontrak yang seumur hidup yang dilakukan antara para buruh dan perusahaan maka secara garis besar kalau kita lihat tetap kembali kepada ayat 1 UU No.13 tahun 2003 pada BAB 4 : Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 di sana dikatakan bahwa “hubungan kerja antara perusahaan/ ahlidaya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan nya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu” maka di sini jelas bahwa perusahaan alihdaya tetap dimungkinkan atau tetap adanya outsourcing pada perusahaan-perusahaan yang menjadi atau menjalin kerjasama kepada para buruh. Kemudian yang menjadi hal yang juga dipermasalahkan oleh buruh bersama mahasiswa pada saat demo tempo hari yaitu adanya “status karyawan tetap” dalam hal ini menjadi karyawan adalah impian dari para kaum buruh maka dengan adanya hembusan dan juga informasi bahwa status tentang karyawan tetap itu ditiadakan atau kau tidak ada lagi status karyawan tetap itu yang menjadi polemik status karyawan tetap itu sehingga kaum buruh dan juga bersama mahasiswa yang demonstrasi besar-besaran menuntut adanya status karyawan tetap ini tapi lagi-lagi kita kembali ke UU No.13 tahun 2003 pada bab 4 :ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 disana jelas sekali bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu maka adanya butir ke-1, jelas memungkinkan bahwa status karyawan tetap itu masih ada kemungkinan dan juga masih bisa ditetapkan kenapa karena bunyinya disana pada UU 13 tahun 2003 itu pada pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 itu perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu maka dengan adanya status waktu tertentu dan waktu tidak tertentu masih memungkinkan status karyawan tetap itu masih ada bahkan tidak dihapuskan dan tidak menjadi polemik di kemudian hari.

Yang menjadi di sebuah permasalahan besar juga yang menjadi keberatan bagi kaum buruh yaitu bahwasanya perusahaan dalam hal ini yang membawahi para kaum buruh bisa secara sepihak memberikan PHK kepada kaum buruh tanpa adanya peringatan tanpa adanya jalan keluar tanpa adanya pembicaraan kepada kaum buruh atau perusahaan dapat mengambil kapanpun secara sepihak untuk memberikan pemutusan hubungan kerja kepada para buruh di perusahaannya tapi kembali lagi kita kepada undang-undang nomor 13 tahun 2003 pada pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 pada bab 4 ketenagakerjaan jelas di sana bawa perusahaan yang menjadi tempat bekerja para kaum buruh itu tidak bisa mem PHK secara sepihak kaum buruh atau karyawan yang menjadi para pekerja kenapa karena pada ayat 1 pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh jelas pada pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 undang-undang 13 tahun 2003 itu mengatakan kesepakatan kesepakatan baik itu kesepakatan antara pengusaha dalam hal ini perusahaan dengan para pekerja atau buruh maka secara tidak langsung bahwa dalam pasal ini mengatakan kecil kemungkinan perusahaan itu bisa memperlihatkan secara sepihak tanpa adanya pembicaraan atau kesepakatan kesepakatan yang diambil untuk memecat atau memberikan pemutusan hubungan kerja kepada kaum buruh kemudian masih di pasar 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 di undang-undang tersebut juga mengatakan dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sini kita bisa melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan kesepakatan-kesepakatan dilakukan oleh kedua belah pihak baik itu perusahaan tempat para buruh bekerja maupun kepada para buruh atau dalam hal ini pekerja apabila kesepakatan itu menjalani buntu atau tidak ada jalan keluar atau mediasi mediasi yang dilakukan tidak ada ketercapaian bersama maka diberikan kesempatan pada ayat kedua ini untuk menyelesaikan perselisihan perselisihan atau ketidakcocokan dan ketidak harmonisan tentang sebuah kesepakatan yang belum menemukan jalan keluar bersama maka diberikan kesempatan pada prosedur itu penyelesaiannya melalui pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka di sini jelas bahwa perusahaan itu tidak bisa mem PHK secara sepihak karena apa karena undang-undang ini sangat jelas mengatakan bahwa apabila terjadi perselisihan maka ada jalan keluar dan juga ada cara cara penyelesaiannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kemudian paling ditakutkan dan juga menjadi krusial bagi kaum buruh atau tenaga kerja di Indonesia dengan adanya undang-undang cipta kerja yang telah disahkan ini yaitu itu parah buruh atau tenaga kerja tidak ingin adanya gangguan-gangguan tentang jaminan sosial mereka tentang kesejahteraan mereka dan juga hal ini menjadi kebutuhan kaum buruh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan yang lain termasuk jaminan hari tua maka hal ini yang menjadi salah satu yang dituntut oleh kaum buruh dan pekerja agar pemerintah selalu memihak kepada masyarakat dalam hal ini kaum buruh agar tidak menghilangkan atau tidak menghapuskan jaminan jaminan sosial yang ada maka secara garis besar kalau kita lihat pada pasal 89 tentang perubahan pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 dan termasuk di dalam bab 4 ketenagakerjaan, di sana pada pasal 89 tentang perubahan terdapat 18 undang-undang 40 tahun 2004 masih sangat jelas di sana jenis program jaminan sosial kita melihat meliputi ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, kerja jaminan hari tua, jaminan pension, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan maka apa yang dirisaukan dan juga menjadi hal keberatan bagi kaum buruh tentang sejahteraan mereka jaminan sosial mereka pada UU nomor 40 tahun 2004 itu masih berlaku dan juga masih dijamin dalam undang-undang itu maka kesejahteraan dan jaminan sosial kaum buruh yang ditakutkan akan hilang itu masih berlaku dan juga dalam undang-undang ini masih menjadi hak kaum buruh maupun para pekerja yang ada di Indonesia. Kemudian yang ditakutkan oleh masyarakat dengan adanya UU cipta kerja ini kalau kita melihat banyak informasi-informasi yang kalau kita lihat apakah ini termasuk dalam bagian konflik politik maka ada yang beberapa menanyakan unjuk rasa atau demokrasi pada pemerintah mengenai kebijakan UU cipta kerja yang dibuat dan disahkan yang mendapat penolakan atau ketidak setujuan akan menimbulkan adanya pro kontra di masyarakat sehingga beberapa melakukan aksi penolakan terhadap disahkannya undang-undang tersebut di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Unjuk rasa sebagai bentuk ketidak setujuan rakyat terhadap sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR RI kemudian kalau kita lihat ada juga yang memberatkan tentang “tenaga kerja asing” kalau ke lihat di berbagai media baik itu elektronik maupun cetak yang yang informasinya banyak kita lihat salah satunya informasi apakah betul tenaga kerja dari luar negeri atau tenaga kerja asing akan bebas sebebas-bebasnya masuk ke negara kita atau masuk ke Indonesia dan bekerja di perusahaan-perusahaan Indonesia bahkan perusahaan asing yang ada di Indonesia maka hal ini ditakutkan oleh para pekerja maupun kaum buruh yang pekerjaannya bukan hanya pekerjaan kasar tapi juga kerjaan yang menimbulkan SDM yang baik dalam hal ini competent sehingga dapat menggeser para pekerja yang ada di Indonesia maka adanya informasi bahwa tenaga Kerja asing bebas masuk ke Indonesia tapi pada kenyataannya kalau kita lihat  pada bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 43 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 itu jelas memberikan bahwa berbunyi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat maka pada pasal 89 ini tentang perubahan terhadap pasal 43 ayat 1 undang-undang 13 tahun 2003 mengatakan tidak semudah perusahaan itu mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia maka pemerintah pusat dalam hal ini memberikan andil besar untuk mengesahkan rencana penggunaannya itu untuk apa seperti apa bagaimana akan dilakukan maka setiap pemberi kerja dalam ini perusahaan kepada tenaga kerja asing itu wajib memiliki pengesahan sampai ke tingkat pusat untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya perencanaan sebaik-baiknya bagaimana penggunaan tenaga kerja tersebut lalu kenapa di mempekerjakan mereka dan sebagainya kepada pemerintah pusat maka sarat-sarat yang dilakukan yang dibuat itu itu tentu ada juklak juga juknis-nya bagaimana tenaga Kerja asing itu bisa bekerja di Indonesia serta tidak mengancam para pekerja yang ada di Indonesia saat ini.

Kalau kita lihat juga keberatan-keberatan yang diarahkan kepada pemerintah adanya undang-undang cipta kerja ini salah satunya ada berbagai sumber yang mengatakan bahwa adanya ancaman bahwa kaum buruh atau dalam tenaga kerja dilarang untuk berdemonstrasi atau dilarang untuk protes atau berkumpul dan berserikat kemudian adanya ancaman PHK apabila mereka berani menyuarakan pendapat dan berserikat dan berkumpul tapi kalau kita lihat adanya demonstrasi yang besar-besaran bahkan demonstrasi yang dilakukan oleh kaum buruh seluruh Indonesia bersama mahasiswa di lapangan bahkan ada jutaan orang ini salah satu indikator bahwa tidak ada pelarangan bahkan tidak mungkin juga negara dalam hal ini pemerintah melarang kaum buruh untuk protes atau berdemonstrasi menuntut hak masyarakat dalam hal ini para guru maupun tenaga kerja yang ada di Indonesia bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa terhadap disahkannya undang-undang cipta kerja ini ini salah satunya yang menjadi isu penting juga bagi para kaum buruh maupun pada tenaga kerja tentang adanya libur pada hari-hari besar atau hari raya baik itu hari raya Idul Fitri, Idul Adha hari Raya Natal maupun hari raya raya lainnya ada beberapa yang beranggapan bahwa hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti di tanggal tanggal lainnya maka pada undang-undang cipta kerja ini saya tidak menemukan bahwa aturan main atau tanggal penambahan hari libur pada hari hari raya yang ada di Indonesia itu tidak diatur oleh undang-undang atau tidak diatur juga oleh peraturan-peraturan resmi dan penambahan penambahan libur di luar tanggal merah yang sudah diatur merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah. Secara garis besar itu yang menjadi keberatan adanya demonstrasi menolak undang-undang cipta kerja yang ada di di pelosok negeri maupun ada di pusat kota yaitu Jakarta ke butir-butir keberatan para pekerja dalam hal ini buru yang menyatakan bahwa upah minimum kemudian UMP, UMK sebagainya kalau kita lihat pada UU Cipta Kerja dan juga masih ada salah satu nya UMP masih wajib ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini pemerintah daerah tingkat provinsi dan juga kalau kita lihat upah minimum kabupaten/kota itu masih ada seperti penjelasan di atas dengan tetap memperhatikan salah satunya kelayakan hidup para pekerja atau buruh ia mempertimbangkan aspek-aspek yang ada di daerah apakah itu salah satu aspek pertumbuhan ekonomi daerah bahkan apakah ada inflasi daerah maka masing-masing daerah itu akan berbeda. Gubernur dalam hal ini sebagai kepala daerah tingkat provinsi untuk menentukan upah minimum tingkat provinsi dan bupati dalam hal ini kabupaten kemudian kota oleh walikota. Jelas ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang cipta kerja ini telah mengakomodir berbagai pihak namun kalau kita lihat tidak semua masyarakat dalam hal ini para pekerja memahami isi struktur dari undang-undang cipta kerja maka selayaknya para pimpinan daerah dan juga para guru bahkan para dosen akademisi dapat menjelaskan kepada masyarakat untuk melihat secara garis besar poin-poin serta yang ada dalam undang-undang cipta kerja agar apa agar terjadi salah satu dialog yang baik kemudian terjadi penerimaan yang baik maka informasi-informasi dari pemerintah pusat dapat masuk kepada pemerintah daerah dan dapat diterima oleh lapisan masyarakat tentu tidak berubah atau menyinggung yang menjadi hak dasar dari kaum buruh atau para serikat kerja. Sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini dapat memberikan masukan dan juga penerimaan apabila adanya keluhan dan juga aspirasi yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat untuk memberikan sebuah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak terutama kaum buruh dalam hal ini. Semoga rasa keadilan bagi masyarakat dapat diakomodir dengan adanya UU Cipta Kerja. Dan bisa menemukan jalan keluar terbaik untuk memenuhi aspirasi aspirasi dari rakyat Indonesia, Sudah selayaknya kita bergandengan tangan memberikan kepercayaan kepada pemerintah apapun itu adalah pilihan dari sekian besar masyarakat Indonesia maka berikan mereka kesempatan berikan mereka waktu untuk bekerja serta dipersilahkan juga bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi berunjukrasa berdemokrasi dengan baik tentu dengan kaidah etika berdemokrasi tidak anarkis yang akan dapat berdampak negatif baik itu kepada keberlangsungan dari sebuah demokrasi maupun dari pemerintah. Semoga apa yang disampaikan oleh pemerintah tidak menimbulkan polemik kepada masyarakat yang saat ini memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia maka selayaknya memberikan rasa nyaman rasa aman kepada masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat serta tidak merugikan masyarakat marjinal. Amin (HWJ)

Penulis : Dr(C).Herdi Wisman Jaya, S.Pd.,M.H.,CT.,C.Ht

Penerbit : Ade Nopiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *